Archive for the Politik Category

ACEH NEWS: Syariat Ketat di Serambi yang Terbuka?

Posted in Politik on Agustus 23, 2007 by Admin

ACEH NEWS: Syariat Ketat di Serambi yang Terbuka?

Iklan

Syariat Ketat di Serambi yang Terbuka?

Posted in Politik on Agustus 20, 2007 by Admin

Pascatsunami Aceh telah menjadi kota internasional. Ribuan relawan kemanusiaan, pekerja organisasi nonpemerintah, maupun staf sejumlah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa berdatangan ke Aceh.

 

Yang dikhawatirkan pun terjadi, nilai yang terbawa dalam internasionalisasi itu berbenturan dengan sendi syariat Islam yang menjadi salah satu keistimewaan ”Serambi Mekkah” ini. Yang datang membawa bantuan dinilai turut membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat Aceh.

 

Salah satu kasus terakhir terjadi akhir Juli lalu, ketika Guesseppe Baluschii (30), warga Italia yang bekerja di salah satu lembaga internasional, ditangkap oleh polisi syariah Islam wilayah Bireuen. Guesseppe kedapatan tengah berhubungan intim dengan War (27), perempuan dari Pidie. Sang perempuan dijerat dengan kanun (peraturan daerah) mengenai syariat Islam, sementara Guesseppe yang non-Muslim tidak. Kalaupun Guesseppe diproses lanjut, itu terjadi karena yang bersangkutan membawa ganja dan untuknya berlaku ketentuan hukum umum. Secara sosiologis, ada yang menilai tidak adil jika pelanggaran yang dilakukan bersama-sama tidak diadili di lembaga peradilan yang sama.

 

Apa pun, terungkapnya perbuatan mesum itu sontak menimbulkan kehebohan. Khotbah-khotbah Jumat di sejumlah masjid berisi kecaman atas keberadaan Guesseppe yang dituding merusak perempuan Aceh. War, yang pernah belajar di pesantren, mengakui bahwa perbuatan itu dilakukan berdasarkan suka sama suka.

 

Fenomena itu menunjukkan, pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar kanun syariat Islam secara terbuka di hadapan masyarakat ternyata tidak cukup membuat jera. Bahkan, kasus pemerkosaan juga banyak ditemui di Aceh. Tidak mengherankan jika Syarifah Rahmatillah dari Mitra Sejati Perempuan Indonesia menilai syariat Islam di Aceh belum efektif melindungi pemerkosaan yang marak di Aceh akhir-akhir ini. Aktivis perempuan ini khawatir bahwa suatu saat masyarakat tak malu lagi dengan hukuman cambuk sehingga hukuman ini tak memberi efek jera.

 

”Kita harus berbesar hati, proses penerapan syariat Islam di Aceh harus dikaji ulang,” kata Syarifah.

 

Usul Syarifah tentu bukan hal yang mudah. Keistimewaan Aceh dengan syariat Islamnya bukan hal yang baru kemarin sore diperjuangkan. Sejarah menunjukkan bagaimana rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman dan ulama pun mendapat tempat terhormat. Penghargaan atas keistimewaan Aceh dengan syariat Islamnya itu kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam UU No 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, tercantum bahwa bidang ahwal al-syakhsiyah (masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, perwalian, nafkah, pengasuhan anak, dan harta bersama), mu’amalah (masalah tata cara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam), dan jinayah (masalah kejahatan) yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan kanun (peraturan daerah).

 

Keragaman

 

Undang-undang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun begitu, pemeluk agama lain juga dijamin untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Islam memang agama mayoritas di Aceh, tetapi Aceh pun memiliki keragaman agama. Misalnya, di daerah Aceh Tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara syariat Islam ini sulit diterapkan. Keragaman itu pula yang menjadi dasar perdebatan alot saat pembahasan RUU Pemerintahan Aceh.

 

Aceh yang beragam, Aceh yang semakin terbuka tentu membawa konsekuensi tersendiri. Pelaksanaan syariat Islam rawan menimbulkan gesekan atau bahkan bakal meminggirkan keragaman. Bisa-bisa akan muncul citra Aceh sebagai daerah tertutup. Stan McGahey, konsultan pariwisata dari USAID untuk pemulihan Aceh, mengatakan, potensi wisata Aceh yang luar biasa, terutama Sabang, bisa menjadi tidak tergarap jika syariat Islam dibenturkan dengan kepariwisataan.

 

Oleh karena itu, McGahey mengusulkan dibuatnya zona khusus di Sabang. Alternatif lain adalah Aceh harus mengembangkan wisata khusus mengingat adanya syariat Islam. Tsunami bisa menjadi potensi wisata alternatif. Banyak wisatawan yang tertarik untuk melihat bekas tsunami dan melihat proses rekonstruksi. ”Aceh sebaiknya tidak hanya mengembangkan wisata yang mengandalkan Sabang saja,” kata McGahey.

 

UU No 11 Tahun 2006 memberikan keleluasaan kepada Aceh untuk membuat kanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Bahkan khusus untuk pidana (jinayah), sanksi yang diatur dalam kanun boleh berbeda dengan batasan untuk peraturan daerah umum lainnya. Selain itu, ada ketentuan bahwa kanun syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.

 

Yang juga kerap terlontar di permukaan, kanun syariat Islam belum banyak yang mengatur permasalahan riil yang menyangkut masyarakat banyak. Kanun yang paling ”populer” masih berkutat soal judi, minuman keras, dan khalwat. Permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, seperti korupsi, tidak pernah terjangkau oleh ketentuan syariat. Lumrah jika kemudian sebagian kalangan menilai dengan sebelah mata atas pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

 

Jadi memang masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Penerapan syariat Islam di Aceh dibebani tuntutan untuk benar-benar menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin yang penerapannya membuahkan kehidupan ekonomi-sosial yang lebih baik. Harus pula terlihat bahwa pemberlakuan syariat Islam bukan hal yang kontraproduktif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya karena kini ”Serambi Mekkah” menjadi tempat yang makin terbuka. (Ahmad Arif/Sidik Pramono)

Aceh Baru yang Ditunggu

Posted in Politik on Agustus 20, 2007 by Admin

“Merdeka itu, ya, kalau harga kopi satu bambu sudah di atas Rp 5.000.” Ucapan itu spontan terlontar dari Ibnu Hajar (56), warga Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam.

Bapak delapan anak berperawakan pendek berkulit kelam dengan jambang yang dibiarkan tumbuh tidak beraturan itu mengucapkannya dengan ringan sembari terkekeh.

Bumi ujung utara Sumatera itu memang daerah penuh pergolakan. Pada masa penjajahan, rakyat Aceh mesti berhadapan dengan bangsa asing yang ingin berkuasa di bumi Serambi Mekkah. Merdeka bersama Indonesia, babakan baru dari presiden ke presiden, persoalan Aceh datang silih berganti.

Pada periode awal, rakyat Aceh memberontak menuntut otonomi dengan pembentukan Provinsi Aceh. Persoalan ketidakadilan menjadi pemicu bagi Hasan Tiro tatkala memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976. Selanjutnya adalah babakan panjang penuh cerita berdarah. Operasi militer dan pemberlakuan keadaan darurat membekap rakyat Aceh dalam ketidaknyamanan. Sejumlah perundingan dan kesepakatan rusak sebelum sampai pada perdamaian hakiki. Konflik terus berlanjut, nyaris seperti tidak berkesudahan.

Sampailah kemudian bencana gempa dan tsunami meluluhlantakkan Aceh. Kebutuhan untuk bangkit merehabilitasi dan merekonstruksi diri tidak mungkin berjalan tanpa ada perdamaian. Dalam rentang Januari-Juli 2005 dilakukan pertemuan antara wakil Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia. Puncaknya, pada 15 Agustus 2005, Hamid Awaludin (wakil pemerintah) dan Malik Mahmud (GAM) menandatangani naskah nota kesepahaman.

Waktu berjalan, satu demi satu klausul dalam nota kesepahaman dijalankan. Senjata pasukan GAM dimusnahkan, berlanjut dengan penarikan pasukan TNI/Polri nonorganik dari Aceh. Agenda berikutnya yang sudah terselesaikan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. Sekalipun masih ada yang memperdebatkan, keluasan kewenangan dan porsi pembagian keuangan lebih besar untuk Aceh sudah termuat dalam undang-undang itu. Aceh kini punya payung hukum untuk lebih memajukan diri.

Selasa nanti, 15 Agustus 2006, genap setahun usia Nota Kesepahaman Helsinki yang menjadi tonggak perdamaian di Aceh. Sejumlah acara untuk memperingatinya sudah disiapkan. Di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, mulai 7 Agustus silam digelar pekan seni dan budaya. Pada 15 Agustus nanti panggung pergelaran seni “Aneuk Nanggroe” sudah disiapkan di bibir pantai Ulee Lheue, antara lain untuk menampung penampilan 400 penari.

Pada peringatan Setahun Damai Aceh juga akan dilakukan upacara adat peseujeuk (tepung tawar) sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh kunci perdamaian Aceh, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden Finlandia yang kini Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative (CMI) Martti Ahtisaari, dan unsur pimpinan GAM Malik Mahmud.

Pelajaran dari Aceh menginspirasikan banyak hal kepada Indonesia secara keseluruhan. Kini, ketika perdamaian mulai terasakan, ada pengharapan yang menghadapi masa ujian. Dalam bahasa sederhana rakyat biasa, “merdeka” itu mesti lebih sejahtera.

Setahun terakhir menjadi saat harapan ditumbuhkan. Ke depan, Aceh Baru masih harus ditunggu….

Jika Aceh Menjadi Tiga

Posted in Politik on Agustus 20, 2007 by Admin

Jika Aceh Menjadi Tiga

oleh Sidik Pramono dan Ahmad Arif

Ketua DPRD Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tagore Abubakar terlihat gusar.

Kepada wakil elemen mahasiswa Arbie Misra, Tagore mengingatkan rekomendasi pemboikotan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang disampaikan elemen mahasiswa Aceh Leuser Antara adalah hal yang riskan dan bisa-bisa kontraproduktif terhadap niatan memekarkan diri.

Dalam penyampaian rekomendasi hasil Silaturahmi dan Temu Akbar Masyarakat Aceh Leuser Antara (ALA) se-Indonesia pada Minggu (6/8) sore, selain mendesak percepatan pengesahan RUU Pembentukan ALA, elemen mahasiswa juga menyerukan boikot atas pelaksanaan pilkada Aceh.

Mahasiswa merekomendasikan adanya mogok kerja struktural birokrasi pemerintahan di lima kabupaten ALA secara serentak. Langkah itu merupakan bentuk pembangkangan sipil atas pengabaian aspirasi masyarakat ALA untuk membentuk provinsinya sendiri. Pertemuan raya di Gedung Olah Seni Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, sepanjang 4-6 Agustus lalu itu memang hanya merupakan penegasan atas keinginan untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi ALA.

Usul lama

Aspirasi pembentukan Provinsi ALA sebenarnya sudah mulai muncul pada 1999 dan telah menjadi RUU inisiatif DPR pada 28 September 2004. Namun, proses berikutnya mentok, salah satunya karena belum terpenuhinya syarat administratif berupa surat usulan Gubernur dan persetujuan DPRD Aceh. Padahal sejumlah syarat penting sudah terpenuhi— termasuk di antaranya surat keputusan persetujuan dari DPRD kabupaten dan usulan dari bupati di wilayah calon provinsi baru itu.

Ketika persoalan ALA belum tuntas, muncul kemudian aspirasi dari elemen masyarakat Aceh untuk membentuk Provinsi Aceh Barat Selatan (Abas) terpisah dari Aceh. Yang berencana tergabung dalam provinsi baru ini ada enam kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Selatan, Simeuleu, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Alasan yang diusung nyaris sama, wilayah mereka lebih kerap dilupakan oleh Banda Aceh sebagai ”pusat”.

Sekalipun aspirasi ini muncul belakangan, namun elemen masyarakat Abas berharap agar peresmian provinsi baru tersebut bisa dilaksanakan berbarengan dengan peresmian pembentukan ALA. Keduanya kemudian membentuk Forum Bersama Komite Pembentukan Provinsi ALA dan Abas. Bertempat di Jakarta, elemen masyarakat ALA dan Abas mendeklarasikan berdirinya kedua provinsi baru itu pada 4 Desember 2005.

Kekhawatiran usul tersebut bakal mentok sempat mencuat saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Draf usul DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dianggap tidak mengakomodasi—bahkan terkesan menafikan—pembentukan provinsi baru. Namun, elemen ALA dan Abas menilai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh tidak menutup aspirasi pembentukan daerah otonom baru di Aceh.

Mengenai komplikasi pemberlakuan otonomi luas untuk Aceh, sebagaimana terjadi dengan Papua lewat pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Tagore menyatakan bahwa hal serupa tidak akan terjadi di Aceh. Kalaupun ALA jadi terbentuk, tidak masalah jika keistimewaan Aceh, seperti dana tambahan, tidak diberikan kepada mereka. Potensi yang dimiliki ALA dengan pengelolaan secara baik diyakini sudah mencukupi untuk membangun wilayah mereka.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Raihan Iskandar (Partai Keadilan Sejahtera) menilai usul pembentukan provinsi ALA (ataupun Abas) tidak perlu diperdebatkan, setelah UU Nomor 11 Tahun 2006 disahkan dan (relatif) bisa diterima semua pihak. Klausul pembentukan provinsi baru (yang bisa diartikan berarti penghapusan kabupaten/kota bersangkutan dari Aceh) sudah termuat dalam undang-undang tersebut.

Kalaupun persetujuan DPRD Aceh yang dipersoalkan, mestinya hal itu bisa diatasi apabila anggota DPRD dari daerah pemilihan yang masuk dalam wilayah ALA dan Abas mengajukan inisiatif pembentukan Panitia Khusus DPRD untuk membahas aspirasi pembentukan provinsi baru itu.

Namun, Raihan juga menyebutkan bahwa soal keistimewaan berikut hak khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 hanya melekat pada Aceh ”induk”. Hal itu mestinya juga dijadikan pertimbangan dalam usul pembentukan provinsi baru tersebut.

”Harus dihitung dulu maslahat dan mudaratnya, jadi bisa dihitung kapan waktu yang tepat untuk bicara,” ujar Raihan.

Sementara menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri (Fraksi Partai Amanat Nasional, Jawa Barat III), DPR (dan juga pemerintah) tentunya tidak akan menghalangi aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom sendiri. Sepanjang seluruh persyaratan administratifnya terpenuhi, aspirasi itu tentu akan diproses ke tahap lebih lanjut.

Akan tetapi, khusus untuk Aceh tentu saja mesti ada pertimbangan khusus. Sejauh mungkin ide pemekaran itu tidak bertabrakan dengan semangat perdamaian yang mulai tercipta. Akan mahal ongkos sosial-politiknya jika sampai wacana pemekaran tersebut justru memecahkan kembali perdamaian yang mulai dirasakan rakyat Aceh.

Namun, Sayuti memahami kendala yang dihadapi warga di wilayah ALA dan Abas dalam hal pelayanan publik. Pelayanan pusat pemerintahan di Banda Aceh terkendala jarak dan kondisi geografis untuk menjangkaunya. Jika soalnya adalah perbaikan pelayanan terhadap masyarakat, terlepas jadi-tidaknya pemekaran itu dilakukan, hal tersebut harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.

Kontradiksi?

Pemekaran bukanlah hal yang sama sekali ditabukan di Aceh. Justru Aceh termasuk daerah yang cepat ”beranak-pinak” dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal itu terlihat dari jumlah kabupaten/kota yang pertambahannya signifikan sejak era reformasi. Sebelum 1999 Aceh hanya terdiri atas 10 kabupaten/kota. Namun, sampai saat ini, jumlahnya meningkat menjadi 21 kabupaten/kota. Terakhir, RUU pembentukan dua calon daerah otonom baru—Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam—sudah akan resmi diajukan sebagai inisiatif DPR untuk dibahas bersama pemerintah.

Salah satu alasan menonjol yang kerap dikemukakan terkait dengan pemekaran itu adalah soal rentang kendali pemerintahan. Wilayah ALA dan Abas kerap dilupakan, tidak ada pembangunan yang optimal dengan wilayah yang terentang dari ujung ke ujung, dengan kondisi geografis perbukitan, jalan darat berkelok-kelok, terasa sulit mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, Takengon bisa dicapai dari Banda Aceh lewat perjalanan darat selama delapan jam. Waktu tempuh yang nyaris sama dibutuhkan dari Banda Aceh ke Meulaboh (Aceh Barat).

”Yang susah, ini karena sudah jauh letaknya, jauh pula di hati,” ujar Tagore.

Harus diakui bahwa pembangunan di lima kabupaten yang tergabung dalam ALA tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Aceh. Singkil, misalnya, lebih menyerupai kota kecamatan dibandingkan kabupaten. Singkil saat ini bahkan terancam tenggelam akibat kondisi daratan yang turun pascagempa Nias tahun lalu. Selain itu, hampir tidak terlihat pembangunan berarti di daerah pedalaman atau pulau luar di Kepulauan Banyak.

Demikian juga dengan Blangkejeren, ibu kota Kabupaten Gayo Lues. Kekayaan alamnya tak mampu membuatnya berkembang. Posisinya yang berada di tengah dataran tinggi Gayo susah diakses. Kesulitan transportasi pula yang membuat daerah pedalaman, seperti Pinning dan Trangon, terisolasi. Hal hampir serupa terjadi di Bener Meriah.

Praktis hanya Aceh Tengah dan Aceh Tenggara yang kondisinya lumayan maju. Namun, di daerah pedalaman, seperti Pameung, Aceh Tengah, kondisinya tidak kalah mengenaskan. Kedua daerah ini juga memiliki ketergantungan tinggi dengan daerah tetangga. Aceh Tengah tergantung pada Bireuen dan Aceh Tenggara pada Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Aksi boikot terhadap Aceh Tengah pada saat konflik menyebabkan daerah ini lumpuh.

Saat Kompas melintasi jalanan di Aceh Tengah maupun Bener Meriah pada awal Agustus, poster dan stiker dukungan pembentukan Provinsi ALA begitu mudah dijumpai di rumah penduduk. Spanduk besar dengan nada serupa pun begitu mencolok di pinggiran jalanan. Apakah artinya dukungan begitu meluas?

Apa pun, patut juga disimak tuturan Hj Saimah (70), warga Takengon. Baginya, pemekaran atau bukan adalah urusan pimpinan. Yang terpenting bagi masyarakat adalah adanya jaminan keamanan dan kesempatan lebih luas untuk meraih kesejahteraan.

Jadi, kalau Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimekarkan menjadi tiga, apa jadinya? Lebih maju atau makin berantakan? Siapa yang bisa menduga?

ACEH NEWS: Muhammad adalah Nabi umat Hindu

Posted in Politik on Agustus 15, 2007 by Admin

ACEH NEWS: Muhammad adalah Nabi umat Hindu

Muhammad adalah Nabi umat Hindu

Posted in Politik on Agustus 15, 2007 by Admin

New Delhi, India
Seorang professor bahasa dari ALAHABAD UNIVERSITY INDIA dalam salah satu buku terakhirnya berjudul “KALKY AUTAR” (Petunjuk Yang Maha Agung) yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu.
Sang professor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah saw, karena menurutnya, sebenarnya Muhammad Rasulullah saw adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual.
Prof. WAID BARKASH (penulis buku) yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada delapan pendeta besar kaum Hindu dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu (Wedha) tentang ciri-ciri “KALKY AUTAR” sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Saw.
Dalam ajaran Hindu disebutkan mengenai ciri KALKY AUTAR diantaranya, bahwa dia akan dilahirkan di jazirah, bapaknya bernama SYANUYIHKAT dan ibunya bernama SUMANEB. Dalam bahasa sansekerta kata SYANUYIHKAT adalah paduan dua kata yaitu SYANU artinya ALLAH sedangkan YAHKAT artinya anak laki atau hamba yang dalam bahasa Arab disebut ABDUN.
Dengan demikian kata SYANUYIHKAT artinya “ABDULLAH”. Demikian juga kata SUMANEB yang dalam bahasa sansekerta artinya AMANA atau AMAAN yang terjemahan bahasa Arabnya “AMINAH”. Sementara semua orang tahu bahwa nama bapak Rasulullah Saw adalah ABDULLAH dan nama ibunya MINAH.
Dalam kitab Wedha juga disebutkan bahwa Tuhan akan mengirim utusan-Nya kedalam sebiuah goa untuk mengajarkan KALKY AUTAR (Petunjuk Yang Maha Agung). Cerita yang disebut dalam kitab Wedha ini mengingatkan akan kejadian di Gua Hira saat Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan kepadanya wahyu tentang Islam.
Bukti lain yang dikemukakan oleh Prof Barkash bahwa kitab Wedha juga menceritakan bahwa Tuhan akan memberikan Kalky Autar seekor kuda yang larinya sangat cepat yang membawa kalky Autar mengelilingi tujuh lapis langit. Ini merupakan isyarat langsung kejadian Isra’ Mi’raj dimana Rasullah mengendarai Buroq
Dikutip buletin Aktualita Dunia Islam no 58/II Pekan III/februari

ACEH NEWS: ‘Hubungan Saya Dengan Swedia Susah’

Posted in Politik on Juli 29, 2007 by Admin

ACEH NEWS: ‘Hubungan Saya Dengan Swedia Susah’