Reintegrasi “Mahkota” Perdamaian Aceh

Serambi Indonesia
Kamis, 15 November 2007

Banda Aceh, 14/11 Pelaksanaan reintegrasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sangat menentukan proses perdamaian yang sedang berjalan, kata Pakar sosiologi Dr Humam Hamid. “Apabila proses reintegrasi ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikuatirkan akan menimbulkan konflik baru di Aceh,” katanya pada diskusi tentang demokrasi dan membangun Aceh Baru di Banda Aceh, Rabu (14/11). Proses reintegrasi Aceh harus berjalan baik, sehingga kebijakan yang tertuang dalam butir-butir MoU Helsinki dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat di provinsi tersebut. Menurut Ketua badan pekerja Aceh Recovery Forum (ARF) itu, proses reintegrasi merupakan “mahkota” dalam perdamaian Aceh ke depan, sehingga pelaksanaannya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan elemen masyarakat. Dari beberapa evaluasi, kesiapan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) untuk memastikan target grup baik GAM kombatan dan non kombatan, masyarakat korban konflik dan pelanggaran HAM, dan sejumlah unsur PETA yang disepakati, belum memiliki angka yang pasti. Ketidakjelasan angka ini akan memicu berbagai hal, mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai dengan kekecewaan massal akibat dari harapan yang berlebihan, yang sesungguhnya tidak mesti terjadi jika dari sejak awal ada kejelasan tentang status dan perlakukan, katanya. Ia juga menyatakan, proses reintegrasi yang akan dilakukan bukanlah sekedar distribusi uang yang selama ini dilakukan, tetapi harus bertumpu pada pendekatan multi sektor, ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh itu menyatakan, tujuan mulia dari pelaksanaan reintegrasi adalah proses kembalinya kombatan dan elemen yang terkait dengannya ke komunitas dan semua komponen akan memulai hidup normal dan damai dalam makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses pembinaan, peningkatan keterampilan sesuai dengan bidang yang diminati, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan bagi korban konflik merupakan hal yang harus mendapat perhatian, ujarnya. Ia menyatakan, ancaman terhadap perdamaian dan reintegrasi Aceh masih sangat banyak, baik itu yang menyangkut proses implementasi MoU maupun pembangunan di Aceh dan seputar Undangundang Pemerintahan Aceh (UUPA). Potensi konflik dalam hal UUPA juga akan berpeluang terjadi ketika derivasi undang-undang menjadi paraturan pelaksanaan atau peraturan presiden yang dibuat oleh pemerintah pusat dan ketika DPR Aceh membuat qanun (peraturan daerah) yang merujuk pada UUPA. Penafsiran-panafsiran yang dilakukan, baik pemerintah pusat maupun DPRA akan sangat terbuka untuk munculnya perbedaan pandangan, walaupun kedua pihak tetap bersikukuh untuk menyatakan rujukan mereka adalah UUPA adalah rujukan yang sangat benar, ujarnya. Reduksi, penyimpangan, dan penambahan yang akan menjadi acuan implementasi UUPA tetap saja menjadi benih konflik yang akan mengganggu, bahkan dapat menggagalkan proses perdamaian yang sedang dijalankan, kata Humam. “Kita semua tidak pernah mampu membayangkan seandainya perdamaian Aceh kali ini akan gagal, apalagi jika kegagalan telah kita sadari dari awal melalui lokus-lokus yang telah diketahui dan disepakati. Alangkah tidak beruntungnya masyarakat kalau tragedi konflik kembali hadir ke Aceh,” katanya.(ant)

Satu Tanggapan to “Reintegrasi “Mahkota” Perdamaian Aceh”

  1. Bagus juga blog ini ya. oya bisa joinkan kita dalam bentuk tukaran ling

Tinggalkan Pesan anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: