GAM Dibubarkan Di Meja Perundingan


Pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi dan beberapa elit di Jakarta untuk membubarkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendapat tanggapan serius dari pakar hukum internasional; Maryati SH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh sejak 1989 ini berpendapat, membubarkan GAM berarti berbicara koridor hukum. Padahal, dalam MoU yang ditan­dat­angani oleh wakil Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005, tidak tercantum satu pun point yang menyatakan GAM mesti bubar. Jadi, bagaimana GAM harus dibubarkan? Maryati menuturkannya kepada Muhammad Ali dari Aceh Magazine.

Bagaimana Anda melihat perkembangan MoU yang sudah berjalan?
Kedua pihak semakin memahami arti penting dari sebuah perjanjian ini. Artinya dalam konteks politik dan demokrasi kedua pihak semakin memposisikan diri pada porsinya ma­sing-masing.

Bisa jelaskan pandangan hukum in­ternasional terhadap MoU?
MoU adalah kesepakatan antara dua pihak. Dalam konteks MoU Helsinki, sebuah perjanjian pendahuluan yaitu kesepakatan damai antara pihak RI dengan GAM. Kemudian kesepakat­an itu dituang dalam MoU sesuai mak­sud para pihak. Dalam pandangan hu­kum internasional, MoU Helsinki da­pat digolongkan dalam kesepakat­an internasional yang bersifat treaty contract (hanya mengikat pihak yang me­nandatangani saja), bukan ke­mu­di­­an diartikan law making treaties (me­ngikat pihak lain di luar pembuat kesepakatan).

Soal polemik pembubaran GAM, An­da melihat MoU Helsinki ikut mengatur soal itu?
Tidak. kaitannya dengan itu, MoU ha­nya mengamanahkan pengalihan sta­tus tentara dari Tentara Neugara Aceh (TNA) kepada Komite Peralihan Aceh (KPA) dan pemusnahan senjata GAM. Itu sudah dilakukan.

Ada suara-suara yang minta GAM dibubarkan? Komentar Anda?
Bagaimana bisa Kalau tidak diatur da­lam MoU? Dalam beberapa kali ra­pat CoSA pun tidak pernah dibicarakan. Kalau pun ada yang berasumsi de­mikian, saya pikir coba kembali ke draft MoU dululah. Karena draft itu ada­lah referensi resmi dalam berbagai hal menyangkut proses perdamaian. Maaf ya, saya bukan bela GAM. Ini se­mua berdasarkan kajian hukum.

Bagaimana soal penyebutan ‘mantan’ bagi Perdana Menteri GAM Malik Mahmud atau mantan juru bicara GAM dalam beberapa pemberitaan media?
GAM belum bubar, (jadi) bagaimana menyebutkan mantan? Sebutan itu baru boleh kalau GAM sudah bu­bar atau pemerintahan GAM yang dibubarkan. Tapi saya tidak mende­ngar apakah pemerintahan GAM su­dah dibubarkan atau belum.

Siapa yang berhak membubarkan?
Hanya GAM yang dapat membu­barkan dirinya. Kalau pun ada pihak-pihak yang mengatakan GAM harus bubar, jawabannya harus kembali ke meja runding. Hanya meja runding yang dapat memutuskan.

Status GAM sekarang?
Tetap sebuah organisasi yang eksis dan harus dipandang sebagai sebuah or­ganisasi resmi.

Setelah AMM meninggalkan Aceh, siapa yang mengawasi perdamaian?
Perjanjian itulah yang akan mengawasinya. Mereka sudah punya satu komitmen kesepakatan, yaitu damai.

Bagaimana Anda melihat eksistensi GAM ke depan pasca terpilihnya Irwandi-Nazar sebagai gubernur?
Irwandi-Nazar memang mendapat dukungan penuh dari GAM. Tapi me­ngenai eksistensi GAM ke depan, sa­ya pikir tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Setelah resmi jadi gu­bernur Acehmereka akan terikat dengan sis­­tem pemerintahan Aceh yang sesuai de­ngan MoU dan Undang-undang Pe­merintah Aceh (UUPA). Sedangkan GAM adalah organisasi yang berdiri sebelum UUPA. Di satu sisi GAM me­mang sudah eksis, tapi di sisi lain eksistensi ini terbenam oleh sistem pe­merintah Indonesia yang tidak menga­kui GAM sebelum MoU.l

Tinggalkan Pesan anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: