Rampas Mobil Anggota DPRK Polisi Tahan Tiga Anggota KPA Nagan

Rampas Mobil Anggota DPRK
Polisi Tahan Tiga Anggota KPA Nagan
* Kapolres: Juragan dan Wan Di-DPO

[ rubrik: Serambi | topik: Kriminalitas ]

JEURAM – Polres Persiapan Nagan Raya telah menahan tiga anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) kabupaten setempat yang diduga terlibat kasus perampasan dan ancaman terhadap Zuhri, anggota DPRK di wilayah itu. Kecuali itu, dua anggota lainnya yang diduga kuat terlibat dalam kasus itu kini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ketiga tersangka yang kini mendekam di tahanan Mapolres Persiapan Nagan Raya itu adalah Sofyan alias Dek Yan, Ilham Saputra alias Tgk Ham, dan Rosmaliadi alias Dek Gam. Sedangkan dua rekan mereka yang kini dinyatakan DPO adalah Samsuardi alias Juragan dan Wan Meurentang. Namun, sejauh ini pihak polres tidak merinci kapan persisnya ketiga tersangka itu ditahan dan kapan pula dua tersangka lainnya di-DPO.

Kapolres Persiapan Nagan Raya, Kompol Adi Marwan, kepada Serambi, Jumat (2/5) hanya menjelaskan bahwa ketiga tersangka yang kini mendekam di mapolres tersebut masih menjalani pemeriksaan, sedangkan dua rekannya terus diuber polisi. “Kita tetap tuntaskan kasus ini. Saya tidak main-main dengan pelaku yang terlibat tindak kriminal,” tegasnya.

Menurut Adi Marwan, awal mula kasus itu terjadi 26 Februari 2008 saat anggota DPRK Nagan Raya, Zuhri, pulang dari Meulaboh, ibu kota Aceh Barat, menuju rumahnya di Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Saat melintas di suatu tempat, anggota dewan itu dicegat pakai mobil Taft hitan BK 1497 BS. Sedangkan mobil yang dikendarai Zuhri jenis Nissan Terrano B 7955 NB dirampas komplotan tersebut. Sedangkan ia disuruh pulang berjalan kaki.

Setelah kejadian itu, Zuhri melapor ke Mapolres Persiapan Nagan Raya. Dalam waktu singkat pihak kepolisian bergerak ke lapangan dan berhasil menciduk ketiga tersangka yang diduga kuat terlibat dalam aksi perampasan dan pengancaman tersebut. Sedangkan kedua rekannya kabur dan hingga kini terus diburu polisi.

Minta uang

Menurut Kapolres Adi Marwan, komplotan itu meminta uang tunai kepada Zuhri Rp 400 juta yang berasal dari dana Koperasi KSU Geutanyoe yang dikelola oleh anggota dewan tersebut. Koperasi itu beralamat di Desa Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Namun, permintaan itu tak dipenuhi Zuhri, sehingga komplotan tersebut menyandera mobilnya.

Tak lama berselang, pihak Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Persiapan Nagan Raya berhasil membekuk ketiga pelaku dia suatu tempat. Polisi juga mengamankan dua unit mobil, masing-masing Nissan Terrano milik Zuhri dan mobil Taft yang diyakini digunakan komplotan tersebut melakukan perampasan dan ancaman.

Menurut Kapolres, ketiga tersangka dibidik dengan Pasal 368 jo 335 jo 55 dan 56 KUHPidana. Perbuatan yang dilakukan komplotan tersebut, menurut Kapolres, murni tindak kriminal.

Pun demikian, pihak kepolisian hingga kini terus mengejar Samsuardi alias Juragan dan Wan Meurentang guna menuntaskan kasus tersebut secara hukum.

Di sisi lain, Kapolres Adi Marwan juga mengimbau tersangka yang sudah di-DPO itu agar menyerahkan diri secepatnya, karena polisi yakin akan berhasil menangkap mereka. “Saya akan tangkap mereka dan tetap akan menutaskan kasus ini hingga ke pengadilan,” janji Adi Marwan.

Beberapa sumber Serambi menyebutkan, setelah melarikan diri dari Nagan Raya, Juragan sering muncul di Banda Aceh, namun tak jelas apa yang dia lakukan.

Juragan sebelum kasus ini mencuat dikenal sebagai orang yang getol menggerakkan oposisi terhadap Bupati Nagan Raya, Teuku Zulkarnaini dan sekali waktu pernah sesumbar akan mengkudeta Teuku Zul yang dinilainya terlibat kasus money loundering (pencucian uang) saat pilkada tahun 2006. (di)

Petani Panteraja Beralih Profesi

Waspada Online
copyright @2002 WASPADA Online – www.waspada.co.id
02 Jul 07 23:39 WIB
Panteraja, Pidie Jaya WASPADA Online
Pasca konflik Aceh yang berkepanjangan dan musibah tsunami telah menyebabkan seluruh tatanan, sendi kehidupan, dan
perekonomian masyarakat terganggu, sehingga banyak warga yang terpaksa beralih profesi.
Penyebab utamanya, krisis modal dan tidak beresnya saluran irigasi, kata beberapa petani di Kecamatan Panteraja,
Kabupaten Pidie Jaya secara terpisah kepada Waspada, Senin (2/7) seraya mengaku mereka terpaksa harus beralih profesi
menjadi buruh penambangan pasir, menyusul lahan persawahan dilanda kekeringan.
Lahan pertanian yang kering dan belum dibersihkan dari kotoran tsunami menyebabkan cost untuk sektor pertanian
menjadi lebih tinggi dan hal itu tidak mungkin diusahakan dengan modal alakadar. “Para petani terpaksa meninggalkan
pekerjaan yang sejak turun temurun ditekuni karena sektor pertanian saat ini tidak menguntungkan lagi,” ujar Muhammad,
seorang tokoh masyarakat setempat.
Begitu juga untuk berkebun, saat ini mengalami kendala, seluruh areal perkebunan yang mereka tinggalkan selama konflik
telah berubah menjadi hutan.
Tapi diakui para petani, menyusul membaiknya situasi keamanan sejak perjanjian Helsinki, kini telah menimbulkan gairah
petani untuk membersihkan dan menggarap kembali lahan di perbukitan yang telah sekian tahun diterlantarkan. “Namun,
lagi-lagi kendala besar menghadang mereka yakni menyangkut ketiadaan modal usaha,” kata Abdullah, Ishak, dan Ismail.
Menyinggung adanya bantuan modal akan diberikan pemerintah dewasa ini, beberapa warga menyebutkan, mereka tidak
tahu kalau bantuan itu bisa disalurkan lewat permohonan atau proposal yang diajukan.
Warga sangat mengharapkan perhatian Pemkab setempat, agar bagaimana upayanya lahan yang begitu subur dan
terbentang luas, hendaknya dapat difungsikan kembali. (b21)

Ribuan Warga Korban Tsunami Aceh Lebaran di Barak

Harian Global
Rabu, 17 Oktober 2007

---

Sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 9.400 jiwa korban tsunami Desember 2004 di Provinsi Aceh berlebaran Idul Fitri di barak-barak pengungsian. Soalnya, mereka belum mendapat rumah dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Manajer Operasi Aceh Recovery Forum (ARF) Jeliteng Pribadi di Banda Aceh mengatakan, keterlambatan BRR membangun rumah, mengakibatkan ribuan warga korban tsunami terpaksa berlebaran di barak-barak yang kondisinya cukup memprihatinkan.

Dikatakannya, seharusnya pihak BRR ikut bertanggung jawab terhadap nasib korban tsunami yang masih tinggal di barak, karena atas keteledoran lembaga tersebut, sebagian warga terpaksa berlebaran di lokasi yang tidak layak.

“Saya pikir sudah tidak layak lagi warga harus berlebaran di barak. Saya harap ini Lebaran yang terakhir bagi mereka,” ujarnya.

Dikatakannya, BRR pernah berjanji pembangunan perumahan bagi korban tsunami selesai akhir tahun 2006, namun sampai saat ini belum juga terealisasi.

Berdasarkan catatan ARF, progress pembangunan rumah sampai Januari 2007 hanya 39 persen dari total kebutuhan 129 ribu unit.

Kemajuan terbesar dicapai di Kabupaten Aceh Besar, yakni 67 persen, kedua di Banda Aceh 55 persen dan ketiga di Pidie 47 persen.

Sebaliknya, daerah-daerah terpencil yang termasuk dalam kategori paling parah terkena tsunami dan gempa seperti Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Semeulue dan Kabupaten Aceh Jaya

memiliki kemajuan yang sangat lamban, masing-masing satu persen, 13 persen dan 26 persen.

Kemudian pada Juli 2007, BRR mengumumkan bahwa total kebutuhan rumah meningkat menjadi

161.522 unit. Sehingga secara total, pembangunan perumahan di 16 kabupaten/kota yang terimbas gempa dan tsunami hingga saat ini menjadi hanya 39 persen, dengan total penyelesaian 63.000 unit.

Secara rata-rata, pertumbuhan pembangunan rumah dalam tiga tahun terakhir hanya 10 persen tiap tahunnya. Perkembangan signifikan terjadi tahun 2006, di mana total pembangunan rumah meningkat menjadi 57.000-an dari 16.000-an tahun 2005.

Sementara itu, tahun 2007 mengalami kelambanan, sehingga sampai Juli 2007, total pembangunan rumah hanya sebesar 63.000 unit, sementara pungungsi yang masih berada di tenda dan barak yang tersebar di beberapa daerah, per September tercatat 3.000 KK atau sebanyak 9.400 jiwa.

Jeliteng menyatakan, berbagai alasan telah dikemukakan BRR menyangkut kelambanan progress pembangunan rumah tersebut. Masalah yang paling mengemuka adalah tanah yang tidak tersedia, sulitnya transportasi bahan baku, melonjaknya harga bahan material, ulah para kontraktor nakal, praktik mensubkontrakkan proyek, kondisi cuaca dan krisis bahan material, serta data perumahan yang tidak komplet.

Sementara, Juru Bicara BRR Mirza Keumala mengakui, masih ada ribuan warga korban tsunami yang masih tinggal di barak. Pada Oktober 2007 menargetkan bisa menyelesaikan 100 ribu unit dan pada Maret 2008 seluruh pembangunan rumah untuk korban tsunami sudah selesai.